Cegah Praktik KKN

  • 02 April 2020
  • Oleh: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
  • Dibaca: 82 Pengunjung

Cegah Praktik KKN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (beserta harta yang dimiliki oleh isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan), yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK (e- LHKPN). Dalam setiap penyelenggaraan negara terbuka kemungkinan terjadinya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dapat merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Maka dibutuhkan upaya preventif melalui pemeriksaan harta kekayaan para Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara serta keluarganya sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyampaian LHKPN merupakan kewajiban berdasarkan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LHKPN


  • 02 April 2020
  • Oleh: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
  • Dibaca: 82 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya